Kemenag Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2018 ke BPK

Kementerian Agama hari ini menyerahkan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) 2018 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).  LKKA disampaikan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan kepada Kepala Auditorat V.a. Dede Sukarjo di Gedung BPK RI.

LKKA adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Kementerian Agama. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara.

“Kementerian Agama menyusun Laporan Keuangan secara berjenjang melalui rekonsiliasi, aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan disajikan sesuai Standar Akutansi Pemerintah,” ujar M Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Kamis (28/02).

Menurut Sekjen di antara kendala dalam penyusunan LKKA adalah SDM penyusun laporan keuangan. Menurutnya, sebagian besar penyusun tidak berlatar belakang pendidikan akuntasi. Kendala lainnya adalah penyajian revaluasi aset BMN yang di take out dari Laporan Keuangan, penyajian utang selisih tunjangan kinerja baik untuk karyawan, guru, maupun dosen, serta tindaklanjut inventarisasi BMN yang tidak ditemukan, serta pagu minus.

Dede mengapresiasi telah disampaikannya LKKA 2018. Dia sampaikan bahwa BPK terus mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). “Diharapkan dengan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), akan mempercepat proses tindak lanjut,” kata Dede.

Ditambahkan Dede, pengembangan SIPTL bertujuan agar secara real time bisa dilihat sejauhmana tindak lanjut hasil pemeriksaan. SIPTL juga akan memberitahukan hasil pemantauan tidak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan.

Selama ini tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sudah banyak dilakukan. Namun tidak terdokumentasi. “Sebelumnya hasil Audit terdata hanya 50 persen. Mudah mudahan dengan adanya SIPTL ini,  semakin bagus tindak lanjutnya. Karena tindak lanjut ini terkait dengan opini penilaian,” tandasnya.

Tampak hadir mendampingi Sekjen, Dirjen  Bimas Katolik Eusabius Binsasi, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widya, Dirjen Bimas Budha Caliadi, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Abd. Rahman Mas’ud, Kepala BPJPH Sukoso, Kepala Biro Keuangan Mohamad Ali Irfan, Sekretaris Dirjen PHU Ramadhan Harisman.