Kemenag: Ijazah Sarjana Ma'had Aly Diakui

Ma'had Aly sudah mulai menggelar wisuda Marhalah Ula (sarjana) mahasantri. Terbaru, Ma’had Aly Al Hikamus Salafiyah (MAHS) Babakan Ciwaringin Cirebon yang menggelar wisuda perdana 40 mahasantri tingkat Marhalah Ula pada akhir Agustus 2020.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono memastikan ijazah sarjana Ma'had Aly diakui negara. Statusnya juga disamakan sehingga bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Ijazah yang dikeluarkan penyelenggara Pendidikan Ma’had Aly diakui secara resmi,” tegas Waryono dalam webinar dan halaqoh nasional yang digelar Asosiasi Ma’had Aly se-Indonesia (AMALI), Jakarta, Rabu (09/09).

Webinar ini mengangkat tema “Menyongsong Lulusan Ma’had Aly sebagai Kader Ulama yang Sarjana untuk Kesejahteraan, Kemakmuran, dan Keberkahan Bangsa”.

"Silakan jika sarjana Ma'had Aly ingin menempuh sekolah pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," lanjutnya.

Waryono mengaku saat ini pihaknya terus berbenah untuk menyelesaikan sejumlah regulasi penyelenggaraan Ma'had Aly. Jika regulasi sudah lengkap, tahapan berikutnya adalah peningkatan mutu.

“Kita saat ini sedang kebut regulasi. Selanjutnya kita akan genjot peningkatan mutu,” ujarnya.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber. Selain Waryono, hadir juga Ketua AMALI Abdul Jalal, mudir Ma’had Aly Tebu Ireng Nur Hanan, dan Kasubdit Pendidikan Diniyah Ma'had Aly Aceng Abdul Aziz.

Sebelumnya, Ketua AMALI Abdul Jalal menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 60 Ma’had Aly di berbagai pesantren di Indonesia. Dia berharap, Ma'had Aly fokus pada peningkatan mutu. "Tujuan utama Ma’had Aly adalah kualitas bukan kuantitas atau formalitas,” ungkap Kyai Jalal   

Ma'had Aly merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berbasis pesantren. Ma'had  Aly sendiri menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. 

Kitab kuning yang dimaksud adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Adapun tujuan Mahad Aly adalah menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin), dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning.

Direktur GTK Madrasah: Penilaian Kinerja Menjadi Acuan Grading Tukin Guru

 

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Suyitno mengatakan bahwa penilaian kinerja guru menjadi acuan penting dalam grading Tunjangan Kinerja (Tukin) Guru.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Penyusunan Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah di Bogor, Senin (07/09).

Suyitno menegaskan bahwa penyusunan modul merupakan hal terpenting dalam menunjang pelaksanaan PKB, dimana tujuan akhirnya nanti akan berkaitan erat  dengan Tukin Guru Madrasah. 

“PKB ini berhubungan dengan penilaian kinerja guru, saya berkeinginan agar kedepannya hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) ini menjadi acuan grading bagi pembayaran tukin guru,” ujar Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang. 

Dikatakan Suyitno, bahwa ketika penilaian kinerja guru telah dilaksanakan dalam skala nasional maka Direktorat akan dengan mudah untuk mengklasifikasikan kompetensi guru. ”Nanti ketika PKG ini sudah berjalan, guru akan diklasifikasikan menjadi 3 level yaitu high competence, middle competence, dan lower competence,” terangnya.

Suyitno menjelaskan bahwa setiap level guru akan menerima besaran Tukin yang berbeda. Diriny berharap,  hal tersebut dapat memberikan asas keadilan dan memotivasi guru madrasah untuk terus meningkatkan kompetensinya. 

“Penerapan pembedaan grading ini semoga dapat memenuhi rasa keadilan sehingga ada pembeda antara guru yang aktif dan inovatif dengan guru yang pasif, sehingga guru-guru yang pasif dan berada di level middle dan lower competence dapat termotivasi untuk meningkatkan level kompetensinya”,harap Suyitno.

Kasi Bina Tenaga Kependidikan MA/MAK, Rusdi menyebutkan bahwa pemetaan kompetensi guru, kepala dan pengawas merupakah hal yang harus dilakukan. “Pemetaan ini menjadi penting agar pemerintah nanti bisa mengarahkan peningkatan kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah sesuai dengan kebutuhannya”.

Siswa Madrasah akan Dibekali Computational Thinking

Ikhtiar mengoptimalkan potensi, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas siswa madrasah, terus dilakukan Kemenag. Terbaru, Kemenag akan membekali siswa madrasah dengan Computational Thinking (CT).

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bebras Indonesia untuk pembekalan CT bagi siswa madrasah. Pembekalan dilakukan bertahap, dengan piloting madrasah di wilayah Salatiga dan sekitarnya.

MoU ini ditandatangani secara virtual oleh Muhammad Ali Ramdhani dengan Ketua Bebras Indonesia Inggriani Liem. Hadir di lokasi Dirjen Pendidikan Islam menandatangani MoU, Sekretaris Bebras Indonesia Adi Mulyanto serta Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar.

Bersamaan itu, ditandatangani juga MoU antara Dirjen Pendidikan Islam dengan Rektor IAIN Salatiga Zakiyudin. Ikut mendampingi Wakil Rektor 1 dan 2 IAIN Salatiga. Penandatanganan dua MoU ini berlangsung di Jakarta, Selasa (08/09).

"Piloting di Salatiga, karena dosen-dosen IAIN Salatiga sudah pernah menerapkan tantangan Bebras CT di beberapa siswa madrasah di pesantren," terang Ali Ramdhani.

Menurutnya, Computational Thinking  (CT) adalah proses berfikir untuk memformulasikan persoalan dan solusi secara efektif, efisien, dan optimum. CT adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi (komputer, robot, atau manusia). 

"Saya harap penerapan CT pada madrasah di Indonesia dapat cepat dilakukan. Siswa madrasah juga diharapkan dapat segera berpartisipasi dalam kompetisi CT," harapnya.

"Madrasah-madrasah yang sudah mempraktikkan CT, diharapkan dapat meningkatkan levelnya ke level coding dan programing," tandasnya.

Dana BOS Madrasah dan Pesantren tahun 2020 Tetap Naik 100 Ribu

Menteri Agama Fachrul Razi memastikan dana BOS Madrasah dan Pesantren tahun 2020 tetap naik, Selasa (08/09) (foto: Rusydi)

Menteri Agama Fachrul Razi memastikan dana BOS Madrasah dan Pesantren tahun 2020 tetap naik. Hal ini ditegaskan Menag dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, sekaligus memastikan batalnya rencana penundaan kenaikannya diwaktu lalu karena dampak Covid-19. 

"Saya tegaskan, dana BOS madrasah dan pesantren tahun 2020 tetap naik 100 ribu rupiah sesuai rencana awal," tegas Menag, Selasa (08/09). 

Anggaran BOS Madrasah dan Pesantren pada DIPA Kemenag tahun 2020 direncanakan mengalami peningkatan unit cost. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari 800.000/siswa (2019) menjadi 900.000/siswa (2020). Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari 1.000.000/siswa (2019) menjadi 1.100.000/siswa (2020). Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari 1.400.000/siswa (2019) menjadi 1.500.000/siswa (2020). Total kenaikan anggaran Bos Madrasah berjumlah Rp874,4M.

Alokasi yang sama untuk Pesantren Ula (setingkat MI), Wustha (MTs), dan 'Ulya (MA), anggarannya naik Rp100ribu untuk setiap santri. Sehingga, total kenaikan anggaran BOS Pesantren berjumlah Rp16,47M.

Menurut Menag Fachrul Razi, waktu yang lalu  rencana kenaikan ini tertunda. Seiring dampak Covid-19 dan adanya refocussing program, anggaran Kemenag mengalami pemotongan sebesar  Rp2,6 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp2,02 triliun diambil dari anggaran pendidikan Islam. 

Karenanya saat itu, diambil kebijakan untuk menunda kenaikan anggaran BOS Madrasah dan Pesantren. "Penundaan itu kami lakukan, karena saat itu kami tidak memiliki jalan lain. Begitu kami punya jalan, maka rencana kenaikan anggaran BOS akan tetap kami implementasikan. Ini akan segera kita selesaikan, hari ini juga," tegasnya. 

Itikad baik Kementerian Agama ini pun mendapatkan apresiasi dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dan para anggota Komisi VIII yang selama ini bersama Kemenag tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan dukungan untuk Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya. "Terima kasih Pak Menteri atas kebijakannya. Ini akan menjadi kado terbaik untuk anak-anak miskin hari ini," ujar Yandri.

Bimtek Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik Segera Bergulir

 

Kementerian Agama membuat terobosan penguatan manajemen madrasah. Ke depan, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah akan dilakukan berbasis elektronik.

Rencana implementasi program ini sudah memasuki tahap akhir. Direktorat KSKK Madrasah akan segera melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik (e-RKAM). 

Bimtek akan dilakukan berjenjang dari tingkat Nasional sampai madrasah. Karena pandemi, Bintek akan dilakukan secara dalam jaringan atau daring.

Menandai akan dimulainya bimtek, Kemenag menggelar pra launching aplikasi e-RKAM, Senin (07/09). Giat yang dikoordinatori Project Management Unit (PMU) Realizing Education’s Promise- Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) ini dilakukan bersamaan Rapat Kordinasi (Rakor) Teknis secara Daring yang melibatkan Kepala Kantor Kemenag Daerah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag Daerah, Kasi Pendidikan Madrasah Daerah di 196 Kabupaten/Kota. 

“Rapat Kordinasi ini harus kita lakukan secara Bimtek Dalam Jaringan (Daring) mengingat masa Pandemi ini belum berakhir sehingga upaya mitigasi yang bisa kita lakukan adalah dengan Rakor Daring,” terang Ketua PMU REP-MEQR, Abdullah Faqih.

Menurutnya, ini merupakan rakor teknis pertama sebelum bimtek dimulai. Bimtek rencananya akan diselenggarakan pada minggu ketiga bulan September 2020. “Rapkor teknis pertama ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana pelaksanaan Bimtek Daring yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu ketiga di Bulan September ini," tambah Faqih.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar berharap aplikasi e-RKAM menjadi investasi pendidikan jangka panjang yang bisa dinikmati madrasah di Indonesia. Madrasah dapat melakukan perubahan-perubahan, menghasilkan data-data valid di antaranya data anggaran pendidikan madrasah, yang selanjutnya dapat menjadi pijakan pengambilan keputusan anggaran madrasah.

“Digitalisasi data pendidikan madrasah ini akan dapat membantu madrasah berubah menuju manajemen pendidikan yang modern, sehingga dapat menghasilkan data valid tentang madrasah Indonesia,” jelasnya.

“Saya optimis nanti madrasah akan menjadi tumpuan orang tua untuk mendidik putra-putri mereka jika kita dapat melakukan perubahan manajemen yang modern salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi,” sambungnya.

Direktorat KSKK Madrasah tengah mengembangkan aplikasi e-RKAM dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi ini nantinya akan membantu madrasah untuk dapat melakukan pengelolaan anggaran BOS dan melakukan pelaporan penggunaan anggaran dengan sangat simple. Laporan tersebut akan menghasilkan data valid pengelolaan anggaran madrasah sehingga Kementerian Agama dapat memperjuangkan dari sisi anggaran madrasah ke depan. 

"Program ini merupakan proyek besar untuk mereformasi madrasah kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang," tandas Umar.

Kemenag Susun Modul Penguatan Literasi Guru Madrasah Ibtidaiyah

 

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah menyusun modul Literasi Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah. Penyusunan modul belangsung empat hari, 3-6 September 2020 di Depok Jawa Barat.

Modul ini disusun untuk meningkatkan kompetensi literasi dasar guru MI melalui Kelompok Kerja Guru Madrasah (KKG).

Direktur GTK Madrasah, Suyitno mengatakan, modul yang sedang disusun harus mengacu pada regulasi terkini, isu yang sedang berkembang dan memperhatikan kondisi guru madrasah secara keseluruhan. Dengan demikian, modul ini bisa dipahami dan diaplikasikan bagi guru MI dimanapun.

“Modul ini harus inovatif dan aplikatif bagi semua guru madrasah dalam meningkatkan kompetensi literasinya," ujar Suyitno di Depok, Kamis (03/09).

Dikatakan Suyitno, bahwa kompetensi literasi dasar bagi guru MI sangat penting, mengingat minat baca Indonesia masih rendah. Hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 misalnya, menunjukkan peringkat Indonesia tahun 2018 turun dibanding tahun 2015. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap anak.

"Oleh karenanya, penyusunan modul ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kompetensi literasi guru madrasah," jelas Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang.

Kasubdit Bina GTK RA, Siti Sakdiyah, menambahkan bahwa modul yang sedang disusun akan menjadi acuan dalam meningkatkan kompetensi literasi dasar bagi guru Madrasah Ibtidaiyah.

"Pelaksanaanya melalui skema bantuan stimulan pemberdayaan komunitas guru madrasah, yang akan digulirkan mulai tahun 2021 sampai tahun 2024," terang Sakdiyah.

Menurutnya, untuk memperkaya materi penyusun modul ini, Kemenag melalui projeck Madrasah Education Quality Reform (MEQR) program komponen 3, menggandeng INOVASI dan pemateri Dr. Titik Harsiati dari  Universitas Negeri Malang yang merupakan Tim pengembang AKSI, tim peneliti PISA, peneliti Literasi serta Ketua Yayasan Guru Belajar, Bukik Setiawan.

Kemenag Susun Juknis Penilaian Kinerja Guru

Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah  menyusun petunjuk teknis penilaian kinerja guru madrasah di Bogor selama empat hari mulai 30 Agustus - 2 September.

Menurut tim penyusun yang terdiri dari Bahrissalim, Marina Setiawati, dan Jetty Maynur, juknis penilaian kinerja guru madrasah ini bertujuan untuk menilai kinerja guru dalam hal kompetensi pembelajaran, tugas dan tanggungjawab profesional dan menjadi dasar penyusunan program keprofesian berkelanjutan.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Suyitno menyampaikan penilaian kinerja guru untuk mengukur dan menghadirkan nuansa kompetitif.

"Guru biasa menguji siswa, jadi kalo guru dinilai kinerjanya tidak perlu kaget, karena akan terus memperbaiki diri," terang Suyitno di Bogor, Selasa (01/09)

Komponen yang dinilai terdiri dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut Kasubdit Bina GTK RA, Siti Sakdiyah, penilaian kinerja akan dilaksanakan satu tahun sekali sekitar bulan Oktober-November.

"Bagi guru yang ingin naik pangkat, minimal dapat nilai baik kemudian jika ada kekurangan maka PKB nya difokuskan pada komponen yang kurang itu," ujar Sakdiyah.

Hal yang unik dari penilaian kinerja guru ini adalah melibatkan kepala madrasah, siswa, orang tua siswa, teman sejawat dan pengawas pembina. Sehingga menurut pengakuan tim penyusun hasilnya akan lebih objektif. Metode penilaiannya dilaksanakan dengan tatap muka langsung atau melalui daring.

Direktorat GTK Madrasah akan melakukan uji publik seblum juknis diterbitkan agar mendapatkan masukan dari masyarakat.