Kemenag Susun Modul Penguatan Literasi Guru Madrasah Ibtidaiyah

 

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah menyusun modul Literasi Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah. Penyusunan modul belangsung empat hari, 3-6 September 2020 di Depok Jawa Barat.

Modul ini disusun untuk meningkatkan kompetensi literasi dasar guru MI melalui Kelompok Kerja Guru Madrasah (KKG).

Direktur GTK Madrasah, Suyitno mengatakan, modul yang sedang disusun harus mengacu pada regulasi terkini, isu yang sedang berkembang dan memperhatikan kondisi guru madrasah secara keseluruhan. Dengan demikian, modul ini bisa dipahami dan diaplikasikan bagi guru MI dimanapun.

“Modul ini harus inovatif dan aplikatif bagi semua guru madrasah dalam meningkatkan kompetensi literasinya," ujar Suyitno di Depok, Kamis (03/09).

Dikatakan Suyitno, bahwa kompetensi literasi dasar bagi guru MI sangat penting, mengingat minat baca Indonesia masih rendah. Hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 misalnya, menunjukkan peringkat Indonesia tahun 2018 turun dibanding tahun 2015. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap anak.

"Oleh karenanya, penyusunan modul ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kompetensi literasi guru madrasah," jelas Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang.

Kasubdit Bina GTK RA, Siti Sakdiyah, menambahkan bahwa modul yang sedang disusun akan menjadi acuan dalam meningkatkan kompetensi literasi dasar bagi guru Madrasah Ibtidaiyah.

"Pelaksanaanya melalui skema bantuan stimulan pemberdayaan komunitas guru madrasah, yang akan digulirkan mulai tahun 2021 sampai tahun 2024," terang Sakdiyah.

Menurutnya, untuk memperkaya materi penyusun modul ini, Kemenag melalui projeck Madrasah Education Quality Reform (MEQR) program komponen 3, menggandeng INOVASI dan pemateri Dr. Titik Harsiati dari  Universitas Negeri Malang yang merupakan Tim pengembang AKSI, tim peneliti PISA, peneliti Literasi serta Ketua Yayasan Guru Belajar, Bukik Setiawan.

Kemenag Susun Juknis Penilaian Kinerja Guru

Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah  menyusun petunjuk teknis penilaian kinerja guru madrasah di Bogor selama empat hari mulai 30 Agustus - 2 September.

Menurut tim penyusun yang terdiri dari Bahrissalim, Marina Setiawati, dan Jetty Maynur, juknis penilaian kinerja guru madrasah ini bertujuan untuk menilai kinerja guru dalam hal kompetensi pembelajaran, tugas dan tanggungjawab profesional dan menjadi dasar penyusunan program keprofesian berkelanjutan.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Suyitno menyampaikan penilaian kinerja guru untuk mengukur dan menghadirkan nuansa kompetitif.

"Guru biasa menguji siswa, jadi kalo guru dinilai kinerjanya tidak perlu kaget, karena akan terus memperbaiki diri," terang Suyitno di Bogor, Selasa (01/09)

Komponen yang dinilai terdiri dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut Kasubdit Bina GTK RA, Siti Sakdiyah, penilaian kinerja akan dilaksanakan satu tahun sekali sekitar bulan Oktober-November.

"Bagi guru yang ingin naik pangkat, minimal dapat nilai baik kemudian jika ada kekurangan maka PKB nya difokuskan pada komponen yang kurang itu," ujar Sakdiyah.

Hal yang unik dari penilaian kinerja guru ini adalah melibatkan kepala madrasah, siswa, orang tua siswa, teman sejawat dan pengawas pembina. Sehingga menurut pengakuan tim penyusun hasilnya akan lebih objektif. Metode penilaiannya dilaksanakan dengan tatap muka langsung atau melalui daring.

Direktorat GTK Madrasah akan melakukan uji publik seblum juknis diterbitkan agar mendapatkan masukan dari masyarakat.

 

Kemenag Siapkan 24.378 Bantuan Bagi Organisasi Guru dan Pengawas Madrasah

Program peningkatan kompetensi guru madrasah melalui kelompok organisasi profesi guru mendapat perhatian penuh dari Kementerian Agama. Saat ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sedang menyusun panduan teknis bantuan bagi 21.808 Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas). 2-5 September 2020 di Depok Jawa Barat.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Suyitno mengatakan bantuan ini merupakan progam pemerintah dan Bank Dunia untuk peningkatan kompetensi dan kualitas guru madrasah.

Progam ini disadari oleh Suyitno merupakan tantangan yang berat yang harus menghasilkan outcome berupa peningkatan kualitas pendidikan madrasah. “ini menjadi beban berat yang harus sama sama kita kawal agar hasil bisa maksimal” jelasnya.

Kasubdit Bina GTK RA, Siti Sakdiyah menyampaikan bahwa petunjuk teknis bantuan yang sedang disusun akan berlaku untuk empat tahun kedepan mulai tahun 2021 sampai tahun 2024.

Sakdiyah menambahkan sasaran dari bantuan ini diperuntukan bagi KKG guru MI, MGMP MTs mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris dan MGMP MA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris dan Ekonomi, MGBK, KKM dan Pokjawas

“Fokus utama bantuan untuk tingkat MI adalah meningkatkan numerasi, literasi dan sains sedangkan untuk tingkat di atas MI fokus pada mata pelajaran sians, sosial, dan bahasa”. Tambah perempuan alumni UIN Walisongo Semarang

Melihat pentingnya program ini, Sakdiyah berharap agar organisasi guru madrasah mempersiapkan diri sejak sekarang dengan mempersiapkan proposal bentuk pelatihan yang inovatif dan berdampak pada peningkatan kualitas guru madrasah dan umumnya kualitas pendidikan madrasah.

“Mulai sekarang dipikirkan ide dan proposalnya untuk nanti diajukan pada tahun 2021. Proposalnya juga dikirim via online melalui website yang akan disiapkan Kementerian Agama.” Jelasnya sambil mengingatkan untuk tetap menunggu informasi resmi dan mengikuti petunjuk teknis bantuan KKG/MGMP/MGBK/KKM dan Pokjawas.

Kemenag: Pesantren Penerima Bantuan Harus Punya NSPP

Kementerian Agama secara bertahap sedang menyalurkan bantuan untuk lebih 21ribu pesantren di masa pandemi. Tahap pertama sudah mulai cair untuk 9.511 pesantren.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono mengatakan bahwa penerima bantuan ini adalah pesantren yang memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). "Penerapan syarat NSPP bertujuan memperbaiki tata kelola yang memang selama ini lepas kendali. Saat dibuatkan sistem, semakin terdeteksi  pesantren yang terdata dan atau tidak terdata," ujar Waryono di Jakarta, Jumat (04/09).

Terkait info adanya sejumlah pesantren yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, Waryono mengaku belum mendapatkan datanya. Sekira ada, pihaknya akan menelaah data tersebut terkait dengan kepemilikan NSPP nya. 

Waryono mengimbau pesantren yang belum masuk daftar penerima bantuan untuk memastikan apakah sudah memiliki NSPP atau belum. Bagi yang sudah habis masa berlakunya (lima tahun dihitung sejak keluarnya izin operasional yang pertama), segera didaftarkan ke link ini: http://ditpdpontren.kemenag.go.id/ijoppesantren.

"Pendataan pesantren oleh EMIS melalui IZOP online ini sudah dilakukan sejak 2018," tegasnya.

Terlalu Kecil, Gaji Guru Honorer Kemenag Akan Ditinjau Ulang

Kesejahteraan guru honorer Kementerian Agama (Kemenag) sampai saat ini masih jauh di bawah harapan. 

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag,  Ali Rhamdani mengatakan, nasib guru agama dan guru madrasah non PNS di Kemenag masih menjadi masalah yang tak mudah dipecahkan.

"Banyaknya guru honorer yang belum disertifikasi tidak sebanding dengan kuota pengangkatan per tahun. Bila tidak ada lompatan, akan banyak guru-guru yang tak pernah merasakan sertifikasi sampai pensiun," katanya pada saat acara Evaluasi Pelaksanaan Program Profesi Guru dan Tenaga Pendidikan di Hotel Aston, Semarang, Kamis (03/09).

Guru honorer mendapat beban tugas yang sama dengan guru PNS. Mereka mengajar dengan jumlah jam yang sama tingginya, namun kesejahteraannya jauh di bawah PNS. Sampai saat ini, guru honorer non sertifikasi dan non penyesuaian (inpassing) hanya mendapat gaji dari pemerintah sebesar Rp250 ribu per bulan dan sedikit tambahan insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu masih dirasakan tidak adil bagi guru-guru honorer. Angka ini, kata Dirjen Pendis, memang sifatnya sebagai pendukung saja, bukan tarif dasar. Namun harus diakui itu masih jauh di bawah garis kebutuhan hidup saat ini.

Dirjen Pendis mengatakan, ke depan pihaknya akan melihat lagi permasalahan ini untuk dicarikan solusi yang terbaik. Penghargaan kepada guru itu penting sebagai cara pemerintah menghargai karya bhakti anak bangsa. "Memang salah satu tujuan acara evaluasi adalah mencari titik kekurangan untuk diperbaiki. Keluhan-keluhan guru akan kita tangkap betul dan kami respek terhadap persoalan ini," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Staff Ahli Menteri Agama Kevin Haikal mengungkapkan, pada masa pandemi ini kesulitan guru menjadi meningkat. Tentang pembelajaran jarak jauh, ia melihat banyak kendala di lapangan.

"Ada yang melapor ke saya, sebagian guru di desa-desa ada yang harus berkeliling ke rumah-rumah sebagian siswanya karena sekeluarga tidak ada yang memiliki ponsel," katanya.

Dengan cara jemput bola seperti itu, pastinya energinya akan sangat besar dan biayanya pasti akan meningkat. Ia ingin memastikan, negara hadir pada saat seperti itu. 

"Tunjangan profesi guru sebenarnya salah satu bentuk kehadiran negara walaupun jumlahnya belum sesuai harapan," katanya. 

Saat ini kuota sertifikasi setiap tahun adalah 10 ribu orang. Bila saat ini terdapat 400 ribu guru honorer yang belum sertifikasi, maka diperlukan waktu 40 tahun mengentaskan mereka semua. Itupun jumlahnya segera bertambah lagi.

Terdapat tiga kategori tunjangan guru bukan PNS. Pertama, guru Non PNS yang sudah sertifikasi dan juga sudah inpassing (penyesuaian). Mereka mendapat hak tunjangannya sebagaimana guru PNS.

Kedua, guru Non PNS yang belum sertifikasi tetapi sudah inpassing. Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan dan honor kelebihan jam mengajar. Ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp 250.000 per bulan, dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS.

Bantuan Pesantren Mulai Cair, Menag Serahkan ke Pesantren NU di Jakarta

Bantuan operasional pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan mulai cair.

Hal ini secara simbolis ditandai penyerahan bantuan oleh Menteri Agama Fachrul Razi ke sejumlah pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili oleh RMI PBNU dan Satgas Covid-19 PBNU.

Acara penyerahan bantuan berlangsung di Ponpes Ekonomi Darul Ukhuwah Kedoya. Pondok pesantren ini dipimpin oleh KH. Marsudi Suhud, yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Penyerahan bantuan bersamaan dengan Peringatan Tahun Baru Islam 1442H. "Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Bantuan ini menjadi bagian perhatian Pemerintah terhadap pondok pesantren yang jumlahnya ribuan," ujar Menag di Jakarta, Sabtu (29/08) malam.

"Saya memberikan apresiasi kepada pesantren yang telah banyak menyebarluaskan tentang protokol kesehatan. Misalnya jangan keluar dari tempat yang terkena wabah dan jangan masuk ke daerah yang terkena wabah," sambung Menag.

Menag berharap, seluruh pondok pesantren di Indonesia, khususnya pesantren di bawah naungan NU tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam menjalani proses pembelajaran. Pesantren diharapkan tetap menjaga pola hidup sehat bagi para santri-santriwati. 

"Mari saling berdoa, menjaga diri, dan menciptakan suasana optimisme di pesantren agar Indonesia segera terbebas dari covid 19," pesan Menag.

Menag menyatakan bahwa dirinya sebelum Covid 19 melanda, sering berkunjung ke Pondok Pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Tidak hanya itu, saya juga berkunjung ke PWNU Jatim dan Jawa Tengah," ujar Menag.

Hadir mendampingi Menag, Kevin Haikal selaku Staf Khusus Menteri Agama menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk sinergitas antara pemerintah dengan ormas keagamaan.

"Kementerian Agama ingin terus melakukan sinergi dengan NU, sebagai organisasi terbesar di Indonesia dan dunia. Apalagi, pondok-pondok pesantren binaan PBNU yang tersebar bukan hanya di pulau jawa, sangat besar kontribusinya untuk negara kita, jauh sejak sebelum kemerdekaan Indonesia," ujar Kevin.

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19. Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren.

Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan Rp40juta.

Bantuan juga akan diberikan kepada  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah Rp50juta. Karena jumlahnya banyak, bantuan operasional ini dicairkan secara bertahap. Untuk tahap pertama, bantuan operasional yang dicairkan sejumlah  Rp.930.835.000.000,-.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi  9.511 pondok pesantren, 29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 20.124 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 12.508 lembaga.

Termasuk tahap ini adalah bantuan operasional yang diberikan oleh Menag Fachrul Razi kepada Pesantren Darul Ukhuwwah Kedoya. Selain bantuan operasional, Kemenag juga akan memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga.

“Masing-masing lembaga akan mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan," tandasnya.

Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp10juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ). Masing-masing LPQ akan mendapat bantuan Rp10juta.

Ikut hadir dalam acara, Direktur Pondok Pesantren Kemenag RI - Waryono, Lembaga Asosiasi Pesantren NU, Ketua Satgas Covid19 NU, Ketua LazisNU, KH. Mujib Qulyubi dari Syuriyah PBNU, Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta serta para kyai, tokoh dan tamu undangan lainnya.

Kemenag Rilis Hasil Ujian Masuk PTKIN 2020, Cek Di Sini

Kementerian Agama telah mengumumkan hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) 2020. UMPTKIN merupakan sistem seleksi nasional calon mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

"Hasil UMPTKIN 2020 sudah diumumkan pada 24 Agustus 2020," tegas Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani (Dhani) di Jakarta, Selasa (25/08).

"Untuk mengecek kelulusan, panitia menyediakan laman yang bisa diakses di alamat: https://pengumuman.um-ptkin.ac.id/," sambungnya.

UMPTKIN digelar serentak oleh panitia pelaksana lintas kampus yang ditetapkan Menteri Agama. Tahun ini,  UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan UIN Raden Intan Lampung dipercaya sebagai koordinator. 

Dhani mengatakan, ada 135.444 calon mahasiswa yang melakukan registrasi UMPTKIN 2020. Namun, pendaftar yang berhak mengikuti ujian dan ditetapkan panitia sebanyak 132.929. 

Jumlah ini lebih banyak dibanding dua tahun sebelumnya. Tahun 2018, tercatat 103.444 pendaftar UMPTKIN, sementara 2019 sebanyak 122.981 pendaftar.

Dari 132.929 calon mahasiswa yang tahun ini ingin masuk UIN, IAIN, dan STAIN, terdiri dari 45.924 laki-laki dan 87.005 perempuan. Sebanyak 9.769 dengan peminatan rumpun IPA, dan rumpun IPS 123.160 mahasiswa.

"Dari laporan panitia, tren kenaikan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk masuk ke perguruan tinggi Islam sebagai wujud kepercayaan terhadap kualitas dan mutu lulusanya selama ini,” ujarnya. 

Dhani melanjutkan, karena pandemi Covid-19, UMPTKIN digelar secara daring (dalam jaringan). Berdasarkan rekapitulasi Sistem Seleksi Elektronik (SSE), sebanyak 118.414 jumlah peserta yang mengikuti ujian dari 132.929 peserta yang berhak. "Artinya, tingkat partisipasi peserta mengikuti ujian sebanyak 89,08 persen,” ujar Ramdhani.

Menurut Dhani, Program Studi yang paling diminati ialah Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada urutan berikutnya secara berurutan adalah Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan terakhir Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Sedangkan tiga besar kategori kampus UIN, yang paling banyak diminati pendaftar adalah UIN Alauddin Makassar (24.4649 peminat), UIN Jakarta (24.406), dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung (23.998). 

Untuk kategori IAIN, kampus yang paling banyak peminatnya ialah IAIN Tulung Agung, IAIN Surakarta dan IAIN Jember.  Untuk STAIN, yang paling diminati ialah STAIN Majene, STAIN Bengkalis dan STAIN Gajah Putih Takengon.